WARTAKU.ID – Komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara blak-blakan membuka tabir di balik layar PT Pertamina melalui akun yotube POIN. Awalnya Ahok bercerita tentang posisi dia yang sesungguhnya di perusahaan plat merah tersebut.
Seperti diketahui, Posisi Ahok di PT Pertamina ialah sebagai pemegang jabatan Komisaris Utama yang bertugas mengawasi kinerja para direksi. Akan tetapi, secara mengejutkan Ahok mengatakan jika dirinya bukanlah pengawas melainkan ekse-kutor.
Ia juga mengibaratkan keberadaan komisaris di BUMN bagaikan surga lewat neraka belum masuk. Adapun alasan ia mengibaratkan seperti itu, karena semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Menurutnya kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk semacam TEMASEK, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi superholding dan diberi nama Indonesia incorporation. Terkait dengan jabatan di BUMN, Ahok berpendapat jika beberapa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, bahkan ia menyebut jika para komisaris di BUMN sebagian adalah titipan dari para kementerian.
Kendati demikian, Ahok mengaku mempunyai cara agar hal tersebut tidak lagi terulang, yakni dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina, dengan begitu setiap insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki jabatan SVP (Senior Vice President).
Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya minyak. Menurut catatannya, setidaknya ada 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri. namun, BUMN itu justru lebih memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri melalui keran-keran impor. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada praktik kotor yang dilakukan diam-diam.
“Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak,” ungkapnya.
Menurutnya lebih baik melakukan explorasi di dalam negeri, karena di indonesia masih memiliki 12 cekungan yang berpotensi menghasilkan minyak. seperti kita tahu, Bangsa ini tidaklah kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur. Setidaknya kita masih bisa berharap jika di negara Indonesia ini memiliki ladang yang siap untuk dibaburkan benih-benih yang baik.
Tidak hanya itu saja, Ahok juga menyoroti sistem gaji di Pertamina, menurutnya dalam hal ini ada yang bermain dengan memanipulasi gaji. sebagai contoh, jika ada salah pegawai di copot dari jabatannya akan tetapi gajinya itu tetap sama dengan jabatan sebelumnya, Bukan mengikuti jabatannya yang baru.
“Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” papar Ahok.
Disamping itu, Ahok pun merasa kecewa terhadap Perusahaan BUMN PERURI. Hal itu dikarenakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar 500 miliar pada Pertamina untuk proses paperless yang menurutnya tidak masuk akal. Selain rasa kekecewaannya terhadap peruri, mantan bupati bangka belitung ini juga merasa kesal saat rapat dengan para dewan direksi mengenai kilang minyak. Dimana dalam rapat tersebut Ahok sedikit terpancing emosinya.
Menurut pengakuannya, hal itu sengaja dilakukan agar emosinya keluar sehingga dapat dilapor kepada presiden sebagai penggangu keharmonisan. Rasa kesal Ahok tidak hanya pada pembangunan kilang minyak saja, tetapi pada hutang Pertamina yang ingin mengakuisisi ladang minyak di luar negeri.
Ahok juga mengkritik soal kebiasaan direksi yang disebutnya suka melobi menteri. Aib ini diketahuinya saat pergantian direksi Pertamina beberapa waktu lalu.
Bahkan, ia sebagai komisaris mengaku tidak tahu menahu kalau direksi mau diganti saat itu. “Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri,” ujarnya.
Dikutip dari akun Youtube POIN (Red)
Comment