by

Ratusan Anggota FSPMI Tuban Ngeluruk Gedung Disnaker Tuban.

-Politik-325 views

TUBAN, Wartaku.Id – Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tuban tidak terlihat seperti biasanya. Ratusan orang dari FSPMI Tuban mendatangi halaman kantor tersebut guna menyuarakan beberapa tuntutan.

Polemik bermula pada akhir Januari 2022, saat 8 orang pekerja alih daya yang bekerja di PT. Semen Indonesia (SI) melalui vendor tidak diperpanjang kontraknya, baik oleh vendor yang lama maupun vendor pengganti; PT. Delta Indratama Orion 3 orang, PT. Barokah Bumi Karya 1 orang dan PT. Mandiri Jaya Pribumi 4 orang

Kemudian 10 orang pekerja (PT. Perwira Jaya Sakti) dari yang statusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di rubah menjadi Harian Lepas dan juga Jaminan Sosialnya dicabut.

Hal tersebut dilakukan oleh vendor sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sesuai permintaan SI selaku perusahaan pemberi kerja.

Upaya untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi, sebelumnya telah dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melalui permohonan audensi kepada SI, namun 2 kali surat yang dikirim tidak ditanggapi oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Hingga akhirnya terjadi pertemuan pada tanggal 8/2/2021 yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) Tuban, atas dasar surat yang diajukan FSPMI.

Hasil rapat disepakati, bahwa SI akan menyelesaikan secara internal dan melaporkan kepada Dinas Tenaga kerja maksimal 14 hari kerja. Akan tetapi sampai dengan waktu yang telah disepakati SI tak kunjung memberikan jawaban maupun itikad untuk menyelesaikan.

Kemudian, FSPMI menentukan sikap sebagai bentuk kekecewaan atas sikap SI dengan melaksanakan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari ini Selasa (15/3/2022).

Upaya lanjutan sudah dilakukan oleh Dinas agar tidak terjadi demo dengan menggelar rapat mediasi yang kedua dengan harapan perselisihan tersebut dapat terselesaikan, Namun sangat disayangkan, selalu pemegang kunci penyelesaian, SI tidak hadir dalam forum rapat pada, Senin (14/3/2022) tanpa adanya konfirmasi, sehingga rapat yang digelar hampir 5 jam tetap tidak ada kesepakatan antara vendor terkait dengan FSPMI.

Menyikapi tidak diperpanjangnya kontrak kerja 8 orang pekerja alih daya di PT. Semen Indonesia Pabrik Tuban dan penurunan status 10 pekerja, akhirnya FSPMI menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam tindakan, apalagi dilakukan oleh PT. Semen Indonesia yang notabane merupakan perusahaan Milik Negara yang sudah seharusnya memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan Seluas-luasnya, khususnya bagi warga Tuban.
  2. Penurunan Status dari PKWT ke Harian Lepas adalah bentuk kesengajaan untuk menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan kaum buruh dan merugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945, yaitu mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran.
  3. Pencabutan Jaminan sosial yang dilakukan oleh Perusahaan Alih Daya (PT. Perwira Jaya Sakti) terhadap 10 orang pekerjanya adalah tindakan fatal karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
  4. Dinas Tenaga Kerja sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini wajib memainkan peran dan bertanggungjawab untuk menjamin agar para pekerja dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi.
  5. Bupati harus Menindak tegas perusahaan yang telah nyata menciptakan polemik dan mengabaikan warga Tuban, terlebih dengan sengaja ikut meningkatkan angka pengangguran.

Dengan tuntutan sebagai berikut :

  1. Menuntut PT. Semen Indonesia untuk berperan mengentaskan kemiskinan dengan tidak memberhentikan (PHK) terhadap masyarakat/pekerja Kabupaten Tuban
  2. PT. Semen Indonesia harus mempekerjakan kembali 8 tenaga kerja alih daya yang diberhentikan karena dalih efesiensi, (Nama : terlampir)
  3. Menuntut PT. Semen Indonesia melalui Pihak II (PT. Perwira Jaya Sakti) agar mengembalikan status hubungan kerja ke-10 pekerjanya seperti semula ( Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
  4. PT. Semen Indonesia harus mengevaluasi dan mengkaji ulang mekanisme tender di wilayah kerjanya sehingga tidak ada tenaga kerja yang dirugikan
  5. Dinas Tenaga Kerja dan Industri Tuban Harus Ikut Bertanggungjawab Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
  6. Bupati Harus Menindak tegas Perusahaan Yang Ikut Menciptakan Pengangguran di Kabupaten Tuban.

Setelah beberapa jam menyuarakan tuntutannya tersebut akhirnya 5 orang perwakilan dari FSPMI Tuban di pertemukan diruang dinas tenaga kerja bersama Kepala dinas tenaga kerja Sugeng Purnomo, Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Endro Budi S, Kapolsek Tuban kota IPTU Riyanto, kasat Intel Polres tuban AKP Awaludin Wijaya, Kepala Satpol PP Tuban Gunadi

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban Duraji mengatakan, ” kegiatan demo ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan advokasi yang sudah kita lakukan beberapa Minggu yang lalu, kegiatan di mulai dari pabrik semen Indonesia, karena belum ada notulensi yang jelas sehingga kita bergeser ke dinas tenaga kerja kabupaten Tuban”, katanya

Sementara itu kepala Dinas tenaga kerja Tuban Sugeng Purnomo yang menemui para demonstran tersebut mengatakan, ” kami akan mengawal tuntutan panjenengan, agar 8 orang itu bekerja lagi”, jelasnya.

“hari ini kita akan bersurat ke PT SI, untuk rencana pertemuan yang kita agendakan pada hari kamis dan kita akan pertemukan semua pihak yang terkait”, imbuhnya

Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka FSPMI Tuban akan menggelar aksi lanjutan dengan mengerahkan massa aksi yang lebih besar. (Hen)

Comment