Bojonegoro, wartaku.id – Debat publik Pilkada 2024 di Bojonegoro, yang digelar di Hotel Eastern pada Sabtu (19/10/2024) berakhir lebih cepat dari jadwal.
Pasangan calon nomor 1, Teguh Haryono dan Farida Hidayati, menolak melanjutkan debat karena format debat dianggap tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Kritik tajam pun diarahkan kepada KPU Bojonegoro yang dinilai tidak menjalankan ketentuan debat dengan baik.
Sesuai PKPU dan Keputusan KPU, debat publik dalam Pilkada seharusnya melibatkan pasangan calon (Cabup-Cawabup) secara penuh.
Namun, pada debat kali ini, KPU memutuskan format baru, yaitu mempertemukan hanya calon wakil bupati (Cawabup) dari kedua kubu. Keputusan ini langsung menuai protes dari paslon nomor 1 yang bersikeras bahwa visi dan misi yang dibawa dalam Pilkada adalah hasil penyusunan bersama, sehingga Cabup dan Cawabup harus tampil bersama di panggung.
Ketika Teguh Haryono, Cabup dari paslon nomor 1, naik ke panggung bersama Farida Hidayati, kubu paslon nomor 2 Setyo Wahono-Nurul Azizah memprotes keras dan meminta agar aturan debat diubah sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk acara tersebut.
Meski moderator debat mempersilakan calon bupati dari paslon nomor 2 untuk juga naik ke panggung, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Wahono nampak menolak.
Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adhiperwira, akhirnya memutuskan untuk menghentikan debat setelah melihat situasi yang tidak kondusif dan kedua belah pihak tidak menemukan titik temu.
“Jika tidak ada koordinasi yang lebih baik, debat ini tidak bisa dilanjutkan,” ujar Robby.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan KPU dalam mengelola jalannya tahapan Pilkada dengan transparan dan adil.
Kubu paslon nomor 1 menganggap bahwa perubahan format debat adalah pelanggaran aturan yang mengurangi esensi dari perdebatan antar paslon.
Kejadian ini membuat masyarakat bertanya tentang integritas KPU dalam menjaga proses Pilkada tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai polemik yang muncul, KPU Bojonegoro perlu melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan tahapan Pilkada berikutnya dapat berjalan tanpa insiden serupa.(Red)
Comment