BOJONEGORO, Wartaku.id – Jelang penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro gelar media getering dengan wartawan yang tergabung dalam organisasi pers. Kegiatan diselengarakan di Conventions Hall lantai 3, Hotel Dewarna pada Jum’at, (24/11/2024)
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, diantaranya Teguh Budi Utomo yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Redaksi media Suara Banyu Urip dan Soejadmiko jurnalis koran Tempo.
“Ini adalah kegiatan media gatering yaang bertujuan agar teman teman jurnalis menjadi bagian penting penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga kami minta tolong kepada teman jurnalis sama sama berpegang tangan untuk saling menguatkan bahwa penyelenggaraan Pemililu bukan kami saja tapi bagian semua pihak, ” Ungkap Mustofirin selaku Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dansumber daya manusia, KPU Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pemaparan materi oleh Teguh Budi Utomo menjelaskan terkait prifesionalitas media dan jurnalis, terlebih dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. Ia berpesan agar jurnalis tetap berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik saat melakukan peliputan. Selain itu, juga harus melengkapi dengan data yang akurat dan terverifikasi.
“Ketika menemukan segala bentuk penyelewengan, dukung dengan perkuat data yang akurasinya bisa kita pertanggungjawabkan, tanpa data kita akan di tertawakan orang,” Jelasnya.
Tarung kita, lanjutnya tidak hanya dengan kawan sesama media akan tetapi kompetitor kita yang paling ngeri itu adalah media sosial . Trust publik, karena keterbatasan mereka sehingga medsos merupakan bentuk informasi.
“Apabila berita yang kita sajikan akurat, maka masyarakat akan mendapat informasi yang terpercaya badan dapat dijadikan sebagai refrensi di bidang pendidikan maupun pemerintahan,” Terangnya.
Sedangkan, Soedjatmiko juga memaparkan tentang banyaknya media partisan yang selalu muncul lima tahunan menjelang pemilu.
“Namun independensi media dan jurnalis yang diharapkan bisa menjadi watchdog (pengawas) masih memiliki catatan kritis dalam sejumlah pemilu, oleh karena itu perlu diperbanyak literasi kepada para pemangku kebijakan perihal fungsi dan tugas pers dalam demokrasi,” paparnya. (Mil/Red)
Comment