BOJONEGORO, Wartaku.Id – Menunggu masa PPKM yang tak kunjung berakhir bahkan terus diperpanjang, hal tersebut membuat kegiatan belajar mengajar tatap muka juga urung diperbolehkan. Namun, beberapa sekolah swasta yang ada di Bojonegoro nekat lakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka seratus persen demi mengembalikan akhlak kharimah pada anak meskipun tidak memiliki izin tertulis.
Seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum (MINU) Unggulan di Bojonegoro yang sudah memasukan siswanya seratus persen dari dua minggu yang lalu.
“Memang kita sudah memasukkan siswa seratus persen, “ungkap Binti Fuadiyah selaku kepala sekolah MINU Unggulan Bojonegoro.
Menurutnya hal tersebut dilakukan demi mengembalikan akhlak karimah siswa yang mulai luntur akibat dari pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. Binti juga menjelaskan bahwa pembelajaran akhlak tidak bisa dilakukan secara daring dan harus dilakukan secara tatap muka serta perlu pembiasaan.
“Kami tau persis terkait peraturan larangan tatap muka akan tetapi melihat akhlak anak saat ini yang sangat perlu untuk di perbaiki sedangkan pembentukan akhlak sendiri tidak bisa secara daring sehingga kami memutuskan untuk melakukan tatap muka,”jelasnya.
Pihaknya juga menjelaskan sebelum melakukan tatap muka seratus persen ada berbagai tahap yang dilakukan, mulai dari percobaan tatap muka terbatas, penyebaran angket persetujuan tatap muka kepada wali murid, hingga izin kepada Rukun Tetangga (RT) maupun pengawas.
“Kita sebar angket hampir 95 persen setuju dan beberapa orang tua tidak mengizinkan maka kita juga sediakan kelas daring, juga sudah koordinasi dengan RT maupun pengawas, namun mereka tidak berani secara jelas memberikan izin karena memang masih dilarang, “tuturnya.
Tidak hanya itu, banyak orang tua yang juga mengelukan kegiatan belajar mengajar secara daring disebabkan sudah lelah dan anak susah untuk disipilin seperti biasa yang dilakukan saat sekolah. Siswa juga merasa jenuh bahkan lebih banyak menggunakan gadget untuk bermain dibandingkan belajar.
Pelaksanaan tatap muka seratus persen yang dilakukan tidak lepas dari surat edaran terkait ketentuan pelaksanaan pembelajaran, mulai dari penyediaan protokol kesehatan lengkap (tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker) dan pengawasan ketat. Namun ada satu ketentuan yang belum terpenuhi yaitu terkait perizinan secara tertulis dari pihak terkait termasuk Kementerian Agama (Kemenag).
“Kita cuma belum bisa memenuhi peraturan nomer 3 terkait perizinan tertulis karena memang pihak terkait juga belum berani mengizinkan dan perlu koordinasi dengan banyak pihak termasuk gugus tugas percepatan Covid-19,” imbuhnya.
Meskipun begitu, Binti siap menanggung konsekuensi apabila ada laporan maupun teguran dari pihak terkait, menurutnya mengembalikan akhlak anak didiknya merupakan salah satu hal yang sangat penting juga terlebih siswa adalah generasi penerus bangsa.
“Saya tau pemerintah memikirkan kesehatan siswa, tapi saya sebagai pendidik juga harus menyelamatkan generasi bangsa,” ungkapnya tulus sambil terisak. (Mil/Red)
Baca Juga :
Comment