by

Anggarkan 647 Milyar Dana Insentif, 2.252 Guru Madrasah Di Bojonegoro Diusulkan.

BOJONEGORO, Wartaku.Id – Kementerian Agama Republik Indonesia anggarkan Rp 647 Milyar dana insentif untuk 300 ribu guru Madrasah selain PNS di seluruh Indonesia. Melalui website resmi Kemenag RI mengungkapkan saat ini tengah memproses pencairan insentif bagi guru Madrasah non PNS yang rencananya akan di cairkan mulai bulan September 2021 mendatang. Sementara itu, di Bojonegoro ada sebanyak 2.252 Guru Madrasah yang telah diusulkan untuk mendapat dana tersebut.

Abdul Wahid selaku kasi Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Bojonegoro menjelaskan bahwa di tahun ini Kemenag Bojonegoro mengusulkan sebanyak 2.252 guru Madrasah untuk mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat.

“Jumlah tersebut sudah meliputi guru madrasah jenjang RA hingga MA, “ungkapnya.

Adapun rincian guru madrasah non PNS yang diusulkan untuk mendapatkan dana insentif yaitu sebanyak 415 guru jenjang MA, 587 guru MTs, 868 guru MI, dan 382 RA dengan totoal uang yang akan diterima sebanyak Rp 250 ribu per bulanya.

“Data tersebut sesuai dengan yang diaplikasi sirka kemudian kita mengajukan ke pusat, “jelasnya.

Sementara itu, pencairan dana insentif kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya jika sebelumnya pencairan dilakukan oleh Kemenag daerah dan dapat di cairkan per bulan atau per tri semester, namun untuk tahun ini pencairan langsung ditangani oleh Kemenag pusat.

“Tahun ini pencairan langsung dari kemenag pusat melalui bank ke rekening penerima langsung dan menerimanya 6 bulan sekali, kalau sebelumnya pihak kami yang melakukan pencairan dengan waktu 3 bulan sekali, “tuturnya.

Meskipun begitu tidak merubah tujuan awal pemberian dana tersebut yaitu untuk memotivasi guru Madrasah non PNS agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta men sejahterakan guru madrasah non PNS.

Ada beberapa kriteria penerima dana insentif, di antaranya :

  1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
  2. Belum lulus sertifikasi;
  3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
  5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
  6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
  7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
  8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
  9. Belum usia pensiun (60 tahun).
  10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah.
  11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.
  12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

(Mil/Red)

Comment

Artikel