Temui Ratusan Pedagang, Anggota DPRD Janji Kirim Surat Kepada Pemkab Bojonegoro.

BOJONEGORO, Wartaku.id – Ratusan pedagang pasar tradisional Kota Bojonegoro yang menggelar aksi demo penolakan relokasi ke pasar Wisata menarik simpati anggota dewan, hingga janjikan akan mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menunda relokasi.

Ratusan pedagang dari pasar kota tersebut melakukan aksi demo dengan sepanduk bertuliskan penolakan relokasi pasar. Berangkat dari pasar Kota, mereka berjalan menuju depan pendopo Malowopati.

Syukur Prayitno Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bojonegoro

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Syukur Priyanto bersama dengan Lasuri, Sally Atyasasmi, dan Sigit Kusharianto mengungkapkan akan segera mengirimkan surat kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menunda relokasi pasar kota.

“Dalam waktu dekat, kami akan kirimkan surat kepada Pemkab yang berisikan untuk menunda relokasi pasar,” Ungkapnya di hadapan ratusan pedagang.

Selain itu, terkait informasi akan di tutupnya pasar pada 15 januari mendatang, pihaknya juga berjanji akan meminta kepada Dinas Pembangunan Umum Cipta Karya dan pihak-pihak terkait untuk menunda.

“Apabila tanggal 15 akan dilakukan penutupan, kami akan meminta kepada cipta karya, kepada semua pihak agar itu di tunda dulu,” Teriaknya.

Sedangkan, Syukur menegaskan bahwa terkait pembangunan ruang terbuka hijau sangat disetujui apabila lokasinya di sekitaran pasar bukan di pasar yang saat ini dihuni banyak pedagang.

“Kami setuju pembangunan ruang terbuka hijau di sekitaran pasar bukan di lokasi pasar,” tegasnya.

Lanjut Syukur, sepemahaman kami pembangunan RTH tersebut bisa disekitaran pasar bukan untuk merobohkan pasar.

Apabila dirasa pasar tersebut kumuh bisa dengan membangun pasar dan RTH di lahan sekitaran pasar karena pada prinsipnya membangun pasar itu boleh tapi membangun ekonomi maayarakat itu lebih penting.

Menurutnya demo dengan jumlah yang besar tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kegelisahan pedagang.

“Dalam hal ini kami ingin ada sebuan win-win solution yang terbaik untuk semua pihak, Pemerintah Daerah juga elegan, masyarakan juga tidak dirugikan secara ekonomi, ini yang penting” tutupnya. (Mil/Red)

Comment