by

Dishub Lakukan Pengetatan Peraturan Jalan Satu Arah di Kawasan Jln. Kartini.

-Hukum-69 views

BOJONEGORO, Wartaku.Id – Pengaturan lalu lintas satu arah di jalan kartini Bojonegoro mulai diperketat hari ini. Sejumlah petugas dinas perhubungan (Dishub) terlihat mengarur lalu lintas dan menghimbau masyarakat terkait penerapan jalan satu arah.

Sebelumnya telah diinformasikan di akun media sosial milik Dishub bahwa untuk penertiban jalan dan kenyamanan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo akan menerapkan lalu lintas satu arah di jalan Kartini yaitu dari arah selatan ke utara sejak 14/07/2021.

“Dengan adanya pusat kuliner (PKL) di jalan kartini maka perlu diatur alur lalu lintas di ruas tersebut sekaligus pengaturan parkirnya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di ruas jalan kartini,”Ungkap Andik 14/07/2021.

Sementara itu, Bambang Wawan selaku kasi penindakan dan operasi, Dinas Peehubungan Bojonegoro menjelaskan bahwa mulai hari ini 2/08/2021 dilakukan pengetatan peraturan jalan satu arah di ruas jalan Kartini.

“Sebelumnya sudah ada sosialisasi di media online, sekarang kita mulai intens untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,”ungkapnya.

Selain penerapan jalan satu arah, Ia juga menjelaskan bahwa untuk parkir di kawasan tersebut juga diatur dengan semua kendaraan berada yang parkir berada di sebelah utara, meskipun begitu penjual dan pembeli masih diperbolehkan melakukan aktivitas.

“Masih tetap diperbolehkan berjualan, untuk pembeli bisa parkir di sebelah utara kemudian membeli di toko mana saja boleh, “tuturnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa petugas Dishub akan terus memantau kawasan jalan Kartini untuk beberapa waktu. Sementara itu hingga saat ini masih didapati pengendara yang belum mengetahui peraturan tersebut.

“Dari jam 9 masih didapati orang yang melanggar, sehingga petugas mengarahkan kepada masyarakat, “jelasnya.

Untuk sanksi sampai saat ini masih belum diterapkan namun untuk satu bulan kedepan akan di terapkan, namun untuk penagakan hukum atau sanksi yang diberikan merupakan kewenangan dari polres.

“Saat ini masih belum diterapkan untuk sanksinya, tapi satu bulan kedepan akan diterapkan sesuai dengan peraturan, “tutupnya. (Mil/Red)

Comment

Artikel