Bojonegorokab.go.id, Wartaku.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mendorong peningkatan skala usaha para pemegang Kartu Pedagang Produktif (KPP). Periode saat ini, kesempatan bagi pedagang penerima KPP di wilayah Kecamatan Sumberrejo mendapatkan Bimtek Digitalisasi Manajemen Marketing Usaha melalui Program KPP. Bimtek diselenggarakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di pendopo kecamatan, Kamis (14/7/2022).
Dalam kegiatan ini, dihadiri Camat Sumberrejo dan pedagang penerima KPP perwakilan dari semua desa di Kecamatan Sumberrejo. Rangkaian pelaksanaan bimtek ini mendapatkan dukungan teknis daring zoom dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah secara daring menandaskan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro selama ini sudah memberikan beberapa kebijakan untuk para pengusaha. Salah satunya di sektor permodalan dengan memberikan subsidi bunga pinjaman bank yang rendah hanya 3 persen. Saat ini, program dilanjutkan dengan meningkatkan kapasitas penjualan dengan sistem digital.
“Zaman dahulu orang berpikir bahwa menjadi tukang ojek dianggap sebagai pekerjaan kurang layak. Tetapi sekarang justru profesi itu sudah naik kelas sosial. Salah satunya karena ditopang dengan digital service menggunakan aplikasi. Sekarang sudah terbiasa dengan sebutan misal ‘Gojek’, itu hal biasa,” tutur Bupati Anna.
Maka para pedagang yang sekarang punya usaha kuliner, jasa servis, dan lain-lain lebih baik ditingkatkan. Bupati mencontohkan lagi, dulu profesi dukun pijat seolah-olah pekerjaan sangat non formal. Tetapi di beberapa negara, mereka sudah mengirimkan jasa pijat sebagai jasa treatment (perawatan) yang baik.
Seperti yang ada di jalan Joe Street, di tengah Kota Sydney Australia. Sepanjang jalan itu ada dua servis Thai Massage untuk kesehatan. Sekarang servis massage sudah masuk skala komersial area. Jadi kalau itu ditingkatkan menjadi kapasitas yang baik, misal cara melayani baik, melayani tamu baik, ada jam praktek, maka menjadi bagus kapasitasnya.
“Maka Bapak/Ibu yang saat ini memiliki misal usaha kuliner, laundry, jasa kurir akan ditingkatkan kapasitasnya dengan cara belajar digital marketing. Mudah-mudahan bimtek ini bermanfaat dan bisa menambah skala usaha para pemegang Kartu Pedagang Produktif (KPP),” tutup Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukaemi menyampaikan berbagai capaian dari 17 program prioritas Pemkab Bojonegoro. Kebijakan pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran hidup masyarakat.
Hal itu menunjukan bahwa Bupati Anna Mu’awanah sangat memperhatikan kebutuhan warganya sampai pelosok. Banyak jalan cor di Bojonegoro sudah nglenyer, jalanan terang karena banyaknya PJU, jembatannya baik, yang mana hal tersebut mendorong berkembangnya perdagangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat Bojonegoro.
Program berikutnya adalah revitalisasi pasar daerah dan desa, diantaranya Pasar Maju Raya (dahulu disebut Pasar Sroyo) yang telah diresmikan Januari 2021 lalu. Program ini menjadikan tempat penjualan offline yang baik dan akan sangat menunjang penjualan secara online. Sebagai rangkaian berikutnya adalah Program KPP.
KPP memiliki banyak manfaat. Pertama, fasilitasi akses permodalan melalui PD. BPR maksimal Rp25 juta dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dan bunga 3 persen. Pinjaman Rp5 juta dengan bunga 1 persen, pinjaman Rp 6 s/d 25 juta bunga 3 persen, semua tanpa jaminan/agunan.
Kedua, pelatihan kewirausahaan. Ketiga, kemudahan akses kemitraan. Keempat, kemudahan pelayanan perijinan usaha. Kelima, kemudahan mendapatkan sertifikasi produk. Keenam, fasilitasi Hak Paten /IPR (Intelektual Property Right). Sukaemi juga menegaskan agar pinjaman modal tersebut hanya digunakan untuk pengembangan usaha, bukan untuk konsumtif.
Dalam kesempatan itu, Camat Sumberrejo Gunardi mengatakan bahwa saat ini warga sudah tidak gagap lagi dengan teknologi. Perangkat handphone merupakan sarana untuk memajukan usaha. Bisa melalui penyedia marketplace atau media sosial.
Gunardi mencontohkan, banyak pedagang yang tidak memiliki papan nama dan toko namun bisa menjual. Namun punya pasar yang menjangkau seluruh Indonesia bahkan dunia melalui aplikasi marketplace yang memiliki sistem yang aman dan dapat dipercaya.
Menurut Gunardi, kendala yang dialami pedagang adalah permodalan. Untuk itu pemkab sudah menyediakan pinjaman modal lunak melalui KPP. Selain itu terdapat kendala pemasaran yang mana melalui bimtek ini, para pemilik KPP akan mendapatkan pemahaman dan tips-tips pemasaran secara digital yang efektif. [Red*]
Comment