TUBAN, Wartaku.Id – Kelangkaan minyak goreng di beberapa toserba , warung bahkan pasar dan juga pembatasan pembelian oleh beberapa toserba mengetuk hati politisi kawakan gerindra ini
Dalam memperingati isro’ miroj kali ini dibagikan 200 paket beras dan minyak untuk masyarakat, hal ini sesuai dengan keluhan masyarakat dengan sulitnya mendapatkan minyak goreng, Senin (28/02/2022)
Kita tahu bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting yang di konsumsi masyarakat setiap harinya. Kenaikan harga minyak goreng dan sulitnya mendapatkannya di kwatirkan akan mendorong inflasi secara umum yang tentunya akan berdampak pada beberapa sektor di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yg menggunakan bahan baku minyak goreng.
Anggota DPRD dari Gerindra Tri Astuti mengatakan, “Harus ada pemantauan lapangan terkait pendistribusian dan harga tertinggi yg telah di tetapkan pemerintah sehingga barang sampai kepada konsumen dengan tepat,” katanya.
“Saya sendiri mengalami saat belanja di sebuah toserba Tuban , banyak rak kosong dan saya hanya boleh beli minyak goreng dan gula 1 kg saja, lanjutnya
“Namun beberapa waktu lalu ada penawaran lewat media sosial kemudian secara bertahap saya memesan hingga sampai pada jumlah yang akan saya bagikan,” lanjut Astuti.
Lebih lanjut Astuti mengatakan, “Alhamdulillah bisa sedikit membantu masyarakat dalam peringatan isro’miroj ini.
Selain pembagian minyak goreng juga menyerap aspirasi masyarakat selain usulan pembangunan , masukan , saran ada hal lain yang menjadi perbincangan serius saat berada di Desa Kebomlati kecamatan Plumpang terkait penyaluran BPNT tahun 2022 yang di salurkan melalui PT POS Indonesia dalam bentuk uang tunai yang di maksutkan untuk percepatan dan agar segera bisa di manfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan namun kenyataannya masih saja ada yg dikeluhkan”, katanya.
“Di antaranya KPM yang tadinya menerima ada yang tidak menerima di pencaian kali ini, agen ( e warung ) jadi tidak melayani KPM lagi sehingga berdampak pada pendapatan. Proses pembagian terkesan kurang selektif dalam hal ini perlu di cek NIK dan surat kuasa dari KPM yg diwakilkan, antrian yang tidak prokes dan lain lain. Untuk itu hal ini akan segera kami klarifikasi dalam rapat kerja bersama Dinas sosial, P3A dan PMD”, ungkap Astuti yang sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban. (Hen)
Comment