Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Bojonegoro Menggugat Turun Jalan.

BOJONEGORO – Dalam rangka Hari Tani Nasional, 24 September, Aliansi Bojonegoro Menggugat yang terdiri dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) melakukan aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Bojonegoro, Kamis, 24 September 2020.

Terdapat 4 tuntutan yang disampaikan. Diantaranya : laksanakan reforma agraria sejati dan gagalkan Omnibus Law, hentikan perampasan tanah rakyat Bojonegoro, berikan subsidi pupuk sepenuhnya kepada petani produsen, dan hentikan konflik agraria dan kriminalisasi petani di Bojonegoro.

Kooordinator lapangan (korlap) dari aksi, Edy menyampaikan, bahwa hari ini adalah hari penting untuk petani. “Kami mengabarkan untuk masyarkat Bojonegoro khususnya untuk kaum tani bahwa hari ini merupakan hari sangat penting untuk petani, karena jika kita melihat sejarah perjuangan kaum tani untuk kemerdekaan 1945 itu tidak terlepas dari perjuangan kaum tani. Dimana kaum tani disitu mengusir kolonial, dengan menguasai tanah-tanah daripada kolinial itu sendiri”, ucap Edi.

Ia juga menambahkan, permasalahan yang dialami oleh petani perihal subsidi pupuk. Salah satunya yakni petani yang dibingungkan persoalan subsidi pupuk. Di tahun 2019, subsidi pupuk mencapai angka 9,5 juta ton sedangkan di tahun 2020 menjadi 7,94 juta ton. “Hal ini mengalami penurunan. Sedangkan di Bojonegoro sendiri sekitar 53% subsidi pengalami penurunan dari alokasi tahun sebelumnya”, tambahnya saat ditemui wartaku.id.

Sementara itu, Ketua Umum IMM Bojonegoro, Farhan Ulil Mu’tamar Burhan menyampaikan, kondisi petani di Bojonegoro saat ini. Seperti Kartu Petani Mandiri (KPM) dan Kartu Tani yang dinilai justru membuat bingung petani. “Di Bojonegoro susah mendapatkan pupuk subsidi,” tandasnya.

Ia berharap, agar setelah aksi yang dilaksanakan ini pihak DPRD dan Pemkab mengambil sikap, untuk kesejahteraan para Petani, khususnya Bojonegoro. “Kami berharap, DPRD dan Pemkab segera mengambil sikap, bukan malah menggenjot pembangungan TOL dan alih fungsi lahan di daerah selatan,”harapnya. (Ayu/Aha/Red)

Comment