BOJONEGORO, wartaku.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Imbauan tersebut menyusul sejumlah dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di beberapa daerah. Di Sidoarjo, ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam diduga mengalami keracunan. Peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pati, dan Blora.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dewan Pendidikan berharap kejadian serupa tidak terjadi di Bojonegoro. Terlebih, dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG juga pernah terjadi di Bojonegoro pada akhir 2025 di sejumlah sekolah.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Bidang Pengawasan, Konsultasi, dan Advokasi, Sholikin Jamik, mengatakan kejadian di sejumlah daerah harus menjadi perhatian seluruh SPPG di Bojonegoro.
Menurutnya, SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengelola juga harus memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
“Satgas MBG kabupaten harusnya bertindak preventif dengan memanggil semua mitra SPPG di Bojonegoro untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan keracunan,” tegas Sholikin Jamik.
Sholikin menilai peristiwa di sejumlah daerah harus menjadi peringatan bagi SPPG di Bojonegoro. Karena itu, pengelola perlu meningkatkan kehati-hatian dalam setiap proses penyediaan makanan.
Ia menyebut beberapa aspek yang harus mendapat perhatian serius. Aspek tersebut meliputi higienitas, sanitasi, bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, air, hingga kondisi wadah makanan.
Seluruh aspek tersebut, lanjut Sholikin, harus memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
Sholikin juga meminta Satgas MBG, Koordinator Kabupaten SPPG, dan kepala dapur memperkuat pengawasan. Mereka perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan harus mengedepankan langkah preventif. Pemerintah dan pengelola SPPG tidak boleh menunggu munculnya kasus baru mengambil tindakan.
“Ini menyangkut kesehatan para murid di Bojonegoro, seharusnya para pihak yang terkait dengan MBG ini punya sense of crisis dengan situasi yang terjadi saat ini, jangan jika sudah terjadi baru melakukan tindakan,” pungkas Sholikin Jamik.
Laman tersebut juga mencatat **3.601 satuan pendidikan dengan 269.688 peserta didik** sebagai sasaran Program MBG. Sasaran tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai PAUD hingga pendidikan menengah.
Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menilai besarnya jumlah penerima manfaat tersebut membutuhkan pengawasan yang serius. Keamanan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga mandiri yang berperan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Lembaga ini mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. (Red)
Comment