Bupati Himbau Pemkab Selaraskan RAPBN Dengan Program Pemerintah.

BOJONEGORO, Wartaku.Id – Sudah dua tahun berjalan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Agustus diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun begitu tidak mengurangi rasa khidmat dengan tetap menyelenggarakan upacara secara virtual dan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pelaksanaan upacara kenegaraan pemerintah Republik Indonesia dapat diikuti oleh masyarakat melalui virtual sesuai dengan syarat dengan cara mendaftarkan diri di situs https://pandang.istanapresiden.go.id.

Sementara di Bojonegoro sendiri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga melaksanakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76 dengan dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah sekaligus sebagai instruktur upacara yang dilaksanakan pagi tadi 17/08/2021, pukul 08.00 WIB.

“Saat ini masih masa pandemi, namun yang terpenting makna Kemerdekaan tidak pernah luntur,”jelasnya.

Dalam pidatonya Bupati juga menyampaikan terkait nota keuangan/RAPBN tahun 2022 yang total keseluruhannya mencapai Rp 2.780 Triliyun. Dari jumlah tersebut Rp 1.900 digunakan untuk belanja Pusat/Nasional, sisanya Rp 770 dipergunakan kebutuhan belanja Daerah/dana dekonsentrasi.

“Senin kemarin telah kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Tentu ini juga bisa bertumbuh karena adanya Undang-Undang Pemerintah Desa yang telah terbit. Sehingga pembangunan bertolak dari bawah ke atas dan ke atas membuat regulasinya,” tuturnya.

Terkait RAPBN, Bupati juga menghimbau nantinya pemkab Bojonegoro menyelaraskan terhadap program-program pemerintah terutama penguatan kesehatan dalam mengatasi pandemi.

“Perlu kita ketahui, di Kabupaten Bojonegoro untuk pengelolaan anggaran yang efektif, SILPA bukan sesuatu hal yang tabu karena dalam UU masih membolehkan adanya SILPA,” tuturnya.

Menurutnya, daripada terserap dengan kondisi yang tidak produktif, lebih baik SILPA untuk tabungan saving produktif. Karena semua pihak tidak pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan.

Selanjutnya, dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) tantangan birokrasi menjadi nyata. Maka perlu good goverment, akuntabel dan transparan. Dalam hal ini, birokrasi yang dimaksudkan semakin energik, produktif dan sehat serta berkesinambungan dengan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Termasuk dalam tara pelaksanaan Pemerintahan Negara/Kabupaten di tengah pandemi. Kami berpesan mari kita mulai dengan cara hidup sederhana,” pesan Bupati Anna. (Mil/Red)

Comment