BOJONEGORO, Wartaku.id – Rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) bendungan Karangnongko memasuki tahap pembebasan lahan, namun proses tersebut masih terkendala disebabkan beberapa warga yang terdampak dari pembangunan belum menemukan titik terang terkait relokasi mereka.
Untuk itu, digelar pertemuan dengan mengundang perwakilan warga Desa Ngelo dan dihadir oleh Bupati Bojonegoro, pimpinan DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, Hj. Mitroatin, Sukur Priyanto, Sekda, Asisten II, perwakilan BPN, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, Camat Margomulyo, Kades Ngelo, serta konsultan masyarakat Desa Ngelo.
“Kalau saya boleh saran bapak, ini masih proses, bapaklah yang tinggal disitu bisa menentukan ada manfaatnya, bukan orang luar apalagi orang yang tidak terlibat kemudian ujuk ujuk seolah olah pmerintah ini dzolim, tolong dipahami bapak kami ini sudah panjang, bapaklah yang bisa berfikir baiknya dimana, saya yakin kalau bendungan itu terwujud pasti akan ada manfaatnya, pasti dapat orang Margomulyo terdahulu, ” Ungkap bupati pada 17/05/2023 di ruang TTibuana, gedung Angling daharmo.
Bupati juga mengatakan bahwa agar masyarakat tidak melakukan relokasi dengan bedol desa, karena menurutnya hal tersebut tidak memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Sementara, Bupati menjelaskan bahwa nantinya setelah bendungan jadi, bukan hanya berfungsi sebagai pengairan sawah melainkan juga tumbuh sektor ekonomi baru bagi masyarakat sekitar khususnya desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro.
“kalau pendampingan pastilah kita akan lakukan dengan kepala desa dan camat tapi kalau misalkan bobol desa jebol desa itu justru yang kami khawatirkan. Kami ter ilustrasi pak Jatiluhur bagus, masyarakatnya bisa ekonomi disamping, ilustrasi bendungan yang lain bagus, masyarakat bisa tumbuh kembang di sektor bendungan. Termasuk ini kami sudah punya konsep dengan BBWS dilihat itu bagus banget buat warganya bisa usaha disitu,” lanjutnya.
Konsultan masyarakat Desa Ngelo, Agus Susanto Rismanto membenarkan pernyataan Bupati Anna secara teori menolak bedol desa itu sesuai dengan keinginan warga. Namun, menurutnya belum menemukan solusi terkait teknis relokasi masyarakat dipindahkan kemana.
“Maksudnya masyarakat relokasi itu tidak bedol desa to hidup di sekitaran wilayah projek, tidak meninggalkan akar peradaban disana, samaa dengan bupati jangan sampai bedol desa misalkan di tambakrejo atau di Ngraho. Iya kita ndak mau, tapi kemudian secara teknis itu gimana di laksanakan. Yang kita bicarakan hari ini itu bagaimana secara teknis kalau ndak bedol desa itu pie carane, jadi kesimpulan tadi itu nol ndak ada kesimpulan,” Tutupnya.
Sebelumnya, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) bendungan Karangnongko akan dilakukan di perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di selatan Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan, yang berbatasan dengan Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo.
Ada 5 desa di Kabupaten Blora dan 2 desa di Kabupaten Bojonegoro yang terdampak. Diantaranya di Kabupaten Blora di ilayah Kecamatan Kradenan meliputi, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Kemudian di Kabupaten Bojonegoro yakni di wilayah Desa Ngelo dan Kalangan. (Mil/Red)
Comment