BOJONEGORO, Wartaku.id – Perubahan iklim yang tidak dapat terhindar menyebabkan datangnya berbagai bencana alam yang dapat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik dari segi sosial hingga ekonomi. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi kebencanaan antara pemerintah hingga masyarakat sipil.
Terkait isu lingkungan dan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Bojonegoro khususnya, IDFoS Indonesia menggelar diskusi bersama beberapa media massa Bojonegoro. Diskusi yang dimoderatori oleh Ahmad Muhajirin tersebut dilaksanakan di Meeting Room OTS Ngampel Bojonegoro, pada Jum’at, (18/11/2022)
Di Kabupaten Bojonegoro, luas kawasan hutan mencapai 94.397 atau kurang lebih 40% luas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Namun kawasan hutan tersebut sudah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sedangkan peranan hutan sangatlah penting dalam sistem penyangga kehidupan.
Joko Hadi PP selaku Direktur IDFoS Indonesia menyampaikan, pertemuan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara media massa dan Civil Society.
“Bersamaan dengan ini, IDFoS Indonesia bersama puluhan organisasi sosial di Bojonegoro dan Tuban akan melaksanakan aksi tanam pohon dan aksi sosial untuk korban banjir bandang di Kecamatan Sekar Bojonegoro pada 27 November 2022 mendatang, ” Terangnya.
Menurutnya penanganan masalah kebencanaan perlu melibatkan peran berbagai pihak, termasuk peran masyarakat sipil, dalam konteks SDGs penanganan kebencanaan harus sejalan dengan tujuan no.13. Penanganan perubahan iklim, dan no.17 kemitraan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan, Imam salah satu wartawan menuturkan bahwa pemkab Bojonegoro tidak serius dalam penanganan bencana, hal tersebut terbukti dari belum di adanya perbup yang mengatur Terkait kebencanaan. Selain itu, menurutnya mitigasi juga sangat diperlukan selain tanggal darurat.
“Penanganan bencana tidak hanya tanggap darurat, namun juga perlu mitigasi bencana. Perlu dibentuk Perbup tentang penanggulangan bencana sebagai kebijakan operasional perda kebencanaan,” ujarnya.
Sementara itu wartawan lain, Tulus merasa pesimis Terkait penanganan bencana oleh pemda, menurutnya tidak dapat mengandalkan pemda dengan berbagai regulasi dan peraturannya, sehingga perlu adanya penggerak dari bawah atau dari masyarakat sipil dalam penanganan bencana. (Mil/Red)
Comment